Oleh: Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Semarang

 

Transpublik — Pelabuhan Sungai Aki Betawol berada di Desa Pembeliangan, kecamatan Sebuku, kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Pelabuhan ini dibangun dengan menggunakan APBD Kalimantan Timur tahun 2014 senilai Rp 23 miliar, yang saat itu belum terbentuk Provinsi Kaltara. Untuk menuju Pelabuhan Sungai Aki Betawol harus melewati jalan pararel perbatasan Malinau-Seimanggaris di km 90 ke arah selatan sejauh 8 kilometer. Sudah terbangun jalan akses selebar 7 meter beraspal mulus. Selain itu, terdapat juga Kantor Kecamatan Sebuku dan Pos Penjagaan TNI.

Selama ini, Desa Pembeliangan menjadi tempat singgah pertama bagi masyarakat yang akan keluar dan masuk melalui jalan darat ke Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lubis Ogong dan Kecamatan Tulin Onsoi. Bahkan juga yang menuju Malinau.

Pelabuhan ini dapat melayani aktivitas bongkar muat baik berupa kebutuhan pokok masyarakat maupun jasa. Juga yang tidak ketinggalan yang cukup tinggi adalah mobilitas warga menuju Pulau Nunukan menggunakan speedboad kapasitas 10 orang. Perjalanan membutuhkan waktu 2 jam dengan tarif Rp 250 ribu per orang.

Pelabuhan Sungai Aki Betawol tidak dilengkapi dengan petugas yang siap setiap saat. Minimal mengawasi saat keberangkatan dan ketibaan. Informasi keberangkatan, kedatangan dan tarif speedboad belum ada. Personil pelabuhan yang harus bertanggungjawab operasional pelabuhan tidak ditemukan. Jadi, jangan harap ada proses manifest penumpang yang berangkat.

Karena kurang diawasi dengan ketat, sangat rawan penyelundupan barang dan narkoba. Secara bangunan fisik sudah cukup baik. Namun kelemahan pada sistem dan sumber daya manusia yang mengelola. Kurangnya sosialisasi regulasi dan standar keselamatan hingga ke daerah, telah membikin hampir semua operasi angkutan sungai masih jauh dari standar keselamatan.

Kendati sejak tahun 2015, Kemenhub sudah menetapkan PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Standarnya meliputi SDM (pengelola pelabuhan sungai, awak angkutan sungai dan pengawas alur pelayaran sungai), sarana (pelabuhan sungai, kapal sungai, alur sungai) dan lingkungan (pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kapal, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan).

Tidak banyak pemda yang mengetahui aturan itu. Kurangnya sosialisasi ke daerah menjadi ketidaktahuan pemda ada aturan itu. Sejak otonomi daerah, pengelolaan angkutan sungai diserahkan ke daerah. Angkutan sungai masih butuh banyak NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) untuk operasional dan perlu pengawasan dengan standar tinggi.

 

Minim angkutan lanjutan

Pada Agustus 2016, Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika Kab. Nunukan telah menetapkan besaran tarif angkutan darat. Ada tarif regular dan carter. Namun tarif ini bukan menggunakan angkutan umum, karena cukup mahal. Tarif regular dari Pembeliangan menuju Malinau yang berjarak 98 km harus membayar Rp 150 ribu per orang. Menuju Mansalong Rp 100 ribu, Salang Rp 100 ribu, Sembakung Rp 70 ribu, lokasi Transmigrasi Satuan Pemukiman (SP) 1, 2 dan 3 Rp 50 ribu, Kecamatan Tulin Onsoi Rp 70 ribu, Desa Sembakung Atulai Rp 100 ribu, Desa Sujau Rp 100 ribu, Desa Bebanas Rp 70 ribu, Desa Melasu Baru Rp 50 ribu, Desa Tetaban Rp 70 ribu, Desa Semunad Rp 70 ribu, Desa apas Rp 40 ribu, Desa Kekayap Rp 40 ribu, Desa Kunyit Rp 50 ribu.

Smentara jika menggunakan angkutan carter, tarif yang dikenakan bisa 6 hingga 7 kali lipat dari tarif angkutan regular. Misalnya dari Pembeliangan menuju Malinau Rp 1 juta untuk sekali jalan. Menuju Mansalong Rp 700 ribu, Salang Rp 700 ribu, Sembakung Rp 400 ribu, lokasi Transmigrasi Satuan Pemukiman (SP) 1, 2 dan 3 Rp 300 ribu, Kecamatan Tulin Onsoi Rp 400 ribu, Desa Sembakung Atulai Rp 500 ribu, Desa Sujau Rp 600 ribu, Desa Bebanas Rp 400 ribu, Desa Melasu Baru Rp 400 ribu, Desa Tetaban Rp 250 ribu, Desa Semunad Rp 250 ribu, Desa apas Rp 250 ribu, Desa Kekayap Rp 250 ribu, Desa Kunyit Rp 250 ribu.

Angkutan regular masih mahal, karena tidak mendapat subsidi operasional dari pemerintah daerah. Secara keseluruhan tarif menggunakan transportasi umum masih mahal dan cukup membebankan warga. Pemda mestinya mengkaji kembali keberadaan transportasi umum agar murah dan nyaman. Bisa jadi pemahaman pemda belum sampai di sini. Oleh sebab itu perlulah ada intervensi dari Kemenhub bekerjasama dengan Kemendagri untuk memberikan pemahaman pentingnya transportasi umum yang murah, selamat, aman dan nyaman bagi warga di daerahnya.

Terlebih transportasi sungai masih menjadi andalan warga sekitarnya. Keselamatan bagi penumpang, awak kapal dan pengelola pelabuhan belum menjadi perhatian di daerah. Ditjen Perhubungan Darat sebagai institusi yang menaungi transportasi sungai harus lebih intensif lagi ke daerah untuk melakukan tugas monitoring dan pengawasan terhadap regulasi standar keselamatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015.

Sungai masih tetap sebagai urat nadi perekonomian bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan. Keselamatan transportasi air masih harus terus dikumandangkan. Selain itu angkutan lanjutan juga lebih diperhatikan dengan memberikan layanan transportasi umum yang murah. Walaupun daerah perbatasan, bukan berarti fasilitas layanan transportasi juga harus terbatas. []

 

Tags:
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

COPYRIGHT ©2020 TRANSPUBLIK, ALL RIGHT RESERVED

Log in with your credentials

Forgot your details?