Medan (10/2/2026) – Pers Harus Tetap Merdeka dan Berpihak pada Kepentingan Publik.
Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 tepatnya tanggal 9 Februari 2026.
Wakil Ketua Bidan Advokasi DPD SPRI Sumatera Utara, Henry Robby Tanauma, yang akrab disapa bang Robby, menegaskan kembali posisi pers sebagai pilar demokrasi yang independen dan tidak tunduk pada kekuasaan.
Menurut Robby, sejarah panjang pers Indonesia menunjukkan bahwa jurnalis lahir dari semangat perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan, bukan sebagai alat legitimasi pemerintah.
“Jurnalis bukan pelayan pemerintah. Pers adalah penjaga kebenaran, pengawal kepentingan publik, dan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Ketika pers kehilangan independensinya, saat itu pula demokrasi berada dalam bahaya,” ujar Robby, Wakil Ketua Bidang Advokasi DPD SPRI Sumut.
Ia menekankan bahwa kemerdekaan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang insan pers yang kerap dibayar dengan intimidasi, kriminalisasi, hingga kekerasan.
Robby juga menyoroti tantangan pers di era kontemporer, khususnya di daerah, yang tidak jarang menghadapi:
* Tekanan politik dan kekuasaan lokal
* Kriminalisasi terhadap karya jurnalistik
* Upaya pembungkaman melalui jalur hukum maupun non-hukum
* Ancaman terhadap keselamatan jurnalis saat menjalankan tugas
“Hari Pers Nasional bukan sekadar seremoni. Ini adalah momentum refleksi agar pers tidak tergelincir menjadi corong kekuasaan. Pers harus tetap kritis, profesional, dan berpihak pada kebenaran,” tegas Robby.
DPD SPRI Sumut, lanjutnya, berkomitmen untuk terus melakukan advokasi, pendampingan hukum, serta perlindungan terhadap jurnalis yang mengalami intimidasi maupun pelanggaran hak dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Tanpa pers yang merdeka dan berintegritas, masyarakat kehilangan hak atas informasi yang benar. Pers bukan milik penguasa, pers adalah milik publik,” tutup Robby.
Pernyataan ini menjadi penegasan sikap SPRI Sumatera Utara (Sumut) bahwa kemerdekaan pers adalah fondasi demokrasi yang tidak boleh ditawar dan harus terus dijaga bersama.
(TP/Rby)
